PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP EKSPLOITASI PEKERJA ANAK DI KOTA PEKANBARU

Abstract

Berdasarkan Pasal 76I Undang-Undang Perlindungan Anak diatur bahwa siapapun dilarang melakukan
eksploitasi secara ekonomi terhadap anak. Sejalan dengan itu, Pasal 68 Undang-Undang Ketenagakerjaan
juga mengatur bahwa pengusaha atau pemberi kerja dilarang mempekerjakan anak. Namun, dari
observasi yang dilakukan di Kota Pekanbaru, penulis melihat secara langsung anak-anak yang
dipekerjakan pada beberapa titik traffic light. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah
penelitian hukum sosiologis. Hasil penelitian ini adalah terjadi eksploitasi secara ekonomi terhadap anak
di Kota Pekanbaru pada traffic light Jalan Jenderal Sudirman di depan Kantor Gubernur Riau, traffic light
Jalan Jenderal Sudirman di persimpangan Jalan Tuanku Tambusai, dan traffic light Jalan Tuanku Tambusai di depan Mall SKA. Anak-anak tersebut ada yang melakukan pekerjaan sebagai penjual koran,
ada yang bekerja sebagai pengamen, ada yang bekerja sebagai penjual tissue, ada yang bekerja sebagai
pembersih kaca mobil, dan bahkan ada juga yang menjadi pengemis. Hambatannya adalah kurangnya
tanggung jawab dari orang tua anak serta tidak adanya pengawasan dan penegakan hukum yang
dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru. Selain itu, kondisi ekonomi keluarga juga menjadi penyebab
terjadinya eksploitasi terhadap anak. Berdasarkan Pasal 88 Undang-Undang Perlindungan Anak
ditegaskan bahwa siapapun yang melakukan eksploitasi secara ekonomi terhadap anak dipidana dengan
pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000. Sejalan dengan itu,
Pasal 183 Undang-Undang Ketenagakerjaan juga menegaskan bahwa siapapun yang mempekerjakan
anak dipidana dengan pidana penjara minimal 2 tahun dan maksimal 5 tahun dan/atau denda minimal
Rp200.000.000 dan maksimal Rp500.000.000.