ANDREW Law Journal

DESAIN TATA KELOLA PENDANAAN PARTAI POLITIK SEBAGAI PILAR DEMOKRASI SUBSTANTIF DAN KEPERCAYAAN PUBLIK

Ravidan Maheer Sulistafando — 2025-12-31

Pendanaan partai politik menjadi simpul kritis bagi kualitas demokrasi karena memengaruhi independensi partai, legitimasi publik, dan mutu representasi. Praktik pendanaan yang tertutup, ketergantungan pada donor besar, lemahnya audit, serta fragmentasi aturan menggerus public trust dan menghambat terwujudnya demokrasi substantif; kenaikan bantuan negara (PP No.1/2018) semakin menegaskan kebutuhan akan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Artikel ini bertujuan merumuskan desain tata kelola pendanaan partai politik yang operasional berbasis prinsip Good Party Governance yang mampu memperkuat demokrasi substantif dan memulihkan kepercayaan publik melalui pengaturan regulatif, kelembagaan, mekanisme transparansi, dan penguatan kapasitas internal partai. Penelitian merupakan studi hukum normatif dengan dua pendekatan: pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual kajian teori Good Governance, Good Party Governance, demokrasi substantif, akuntabilitas publik. Hasil menunjukkan bahwa reformasi komprehensif diperlukan dalam empat bidang terintegrasi: (1) Model Regulatif-Integratif harmonisasi norma dan standardisasi pelaporan; (2) Model Kelembagaan Independen pembentukan otoritas pengawas pendanaan politik yang berwenang dan profesional; (3) Model Transparansi-Digitalisasi sistem pelaporan elektronik real-time dan rekening resmi untuk ketertelusuran; dan (4) Model Pemberdayaan dan Kapasitas pelatihan akuntansi politik, SOP internal, dan unit audit partai. Implementasi simultan keempat formulasi ini diperkirakan mampu meningkatkan akuntabilitas, mengurangi konflik kepentingan donor, memulihkan public trust, serta memperkuat kualitas demokrasi substantif di Indonesia.

TINJAUAN HUKUM PENEMPATAN NARAPIDANA DI RUMAH TAHANAN SETELAH PUTUSAN MEMILIKI KEKUATAN HUKUM TETAP

Irene Svinarky — 2025-12-31

Pembinaan yang dilakukan di rutan terhadap tersangka, dan atau terdakwa (yang disebut dengan tahanan) pada saat mengikuti proses hukum baik pada penyidikan, penuntutan ataupun persidangan di pengadilan, maka perubahan tempat dan juga nama dari tahanan akan berganti setelah putusannya memiliki kekuatan hukum tetap (incrach). Incrachnya suatu putusan kemudian diikuti dengan keluarnya relass dan salinan putusan. Kejaksaan meksanakan tugasnya setelah menerima BA17 berdasarkan relass dari Pengadilan Negeri tergantung tingkatan upaya hukum yang dilaluinya kemudian perubahan nama tahanan berubah menjadi narapidana sehingga penempatannya juga berubah dari rutan ke lapas. Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran atas hak konstitusonal warga binaan dan pertanggunjawaban hukumnya sehingga menambah ilmu pengetahuan dalam melakukan tindakan hukum kepada seorang terpidana. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan menganalisis peraturan-peraturan hukum secara konseptual. Sifat penelitian yang digunakan adalah Deskriptif yang mana mendeskripsikan aturan hukum yang diikuti dalam melakukan pemindahan narapidana sebagai penghuni Lapas. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bermaksud untuk membahas mengenai yaitu Pertama, Jalannya persidangan yang begitu panjang, penempatan tahanan masih berada di rutan dan sampai nantinya keluar putusan yang berkekuatan hukum tetap (incrach) tahanan yang menjadi narapidana masih berada dalam rutan bukan di lapas. Kedua, Pertimbangan hukum penempatan tahanan dan narapidana di bawah Kementerian Hukum Dan HAM.

URGENSI HUKUM ADMINISTRASI SERTA PERANANNYA DALAM MENDUKUNG TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DI INDONESIA

Muhammad Ghifari Justisianto — 2025-12-31

Hukum Administrasi Negara memiliki urgensi serta berperan penting dalam mewujudkan good governance di Indonesia, Penelitian ini bertujuan untuk menjawab tiga permasalahan, Pertama, Apa peran hukum administrasi dalam mendorong praktik Good Governance? Kedua, Apa tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam implementasi hukum administrasi untuk mencapai Good Governance? Ketiga, Bagaimana penerapan prinsip-prinsip Good Governance dapat diperkuat melalui kerangka hukum administrasi? Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini menenukan bahwa, Hukum Administrasi Negara memiliki peran penting dalam mewujudkan good governance karena administrasi negara merupakan bagian integral dari sistem ketatanegaraan, kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan mencerminkan sejauh mana prinsip good governance diterapkan. Penerapannya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya koordinasi antarinstansi, kurangnya transparansi dan akuntabilitas, belum optimalnya penegakan hukum, serta resistensi terhadap perubahan. Oleh karena itu, diperlukan upaya komprehensif melalui peningkatan kapasitas aparatur, penguatan koordinasi, transparansi, akuntabilitas, dan penegakan hukum administrasi yang konsisten. Penguatan good governance dapat dilakukan melalui penyempurnaan regulasi, peningkatan keterbukaan informasi, penguatan pengawasan dan akuntabilitas, peningkatan etika aparatur, serta perluasan partisipasi publik. Dengan landasan hukum administrasi negara yang kuat, prinsip good governance diharapkan dapat terintegrasi secara efektif dalam penyelenggaraan pemerintahan.

PERKEMBANGAN HUKUM PERJANJIAN DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DAN PERLINDUNGAN PARA PIHAK

Doni Rian Ardiansyah — 2025-12-31

Hukum perjanjian di Indonesia berperan krusial dalam mengatur hubungan antar individu maupun badan hukum, terutama pada sektor bisnis dan ekonomi yang mengalami pertumbuhan pesat seiring globalisasi dan digitalisasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan hukum perjanjian di Indonesia, dengan fokus pada asas kebebasan berkontrak dan perlindungan para pihak, sambil mengevaluasi secara kritis penerapan asas ini beserta penetapan batasan-batasan untuk melindungi pihak-pihak yang rentan dalam perjanjian kontrak. Penelitian ini menggunakan metodologi hukum normatif, yang menggabungkan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa asas kebebasan berkontrak, sebagaimana digambarkan dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menghadapi tantangan dalam perjanjian baku dan transaksi digital yang ditandai oleh ketidakseimbangan posisi tawar. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak sangat penting sebagai jaminan hukum bagi pihak yang dirugikan, sebagaimana dibuktikan oleh Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang melarang adanya klausul eksonerasi, dengan pemerintah memegang peranan penting dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan kontrak.

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN FINANCIAL TECHNOLOGY TERHADAP HAK KONSUMEN

Siti Rahma — 2025-12-31

Layanan Pinjam-Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyediaan servis jasa finansial yang menghubungkan antara pemberi kredit dan penerima kredit agar terjadi kontrak pinjam-meminjam uang secara langsung dalam sistem digital yang memakai jaringan internet. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggungjawab perusahaan Fintech ilegal terhadap pelanggaran hak nasabah. Strategi yang penulis andalkan dalam riset yaitu penelitian legal normatif. Dalam pandangan UU Perlindungan Konsumen, pengusaha Fintech wajib berbisnis sesuai dengan regulasi, sedangkan nasabah Fintech berhak atas kenyamanan dan keamanan. Oleh karena itu, kontrak pinjam-meminjam uang harus dilandasi itikad baik para pihak. Secara filosofis, hubungan antara pengusaha Fintech dan nasabah sebenarnya simbiosis mutualisme. Mereka saling membutuhkan. Kalau nasabahnya banyak dan cicilan kreditnya lancar, tentu Fintech akan besar. Selain dilandasi itikad baik, para pihak harus punya rasa tanggungjawab. Nasabah tanggungjawab pada utangnya, sedangkan pengusaha Fintech tanggungjawab pada hak nasabah.

PERAN SUMBER DAYA MANUSIA APARAT PENEGAK HUKUM DALAM MEWUJUDKAN PENEGAKAN HUKUM YANG EFEKTIF

Mohd. Yusuf Daeng M — 2025-12-31

Penegakan hukum yang efektif tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum dan kelembagaan yang memadai, tetapi sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum memegang peranan strategis dalam menerjemahkan norma hukum ke dalam tindakan nyata melalui proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, dan pelaksanaan putusan hukum. Namun, dalam praktiknya penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan, terutama yang berkaitan dengan profesionalisme, kompetensi, integritas, dan etika aparat penegak hukum. Kelemahan kualitas sumber daya manusia sering kali berdampak pada penegakan hukum yang tidak konsisten, penyalahgunaan kewenangan, menurunnya kepercayaan publik, serta belum terwujudnya keadilan dan kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan doktrinal. Kajian dilakukan terhadap prinsip-prinsip hukum, kerangka regulasi, serta doktrin hukum yang berkaitan dengan profesionalisme, akuntabilitas, dan integritas aparat penegak hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia aparat, yang mencakup pengetahuan hukum, keterampilan teknis, integritas moral, serta dukungan kelembagaan yang memadai. Oleh karena itu, penguatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan berkelanjutan, penegakan etika profesi, dan reformasi kelembagaan menjadi prasyarat utama dalam mewujudkan penegakan hukum yang adil, efektif, dan berwibawa.

TINJAUAN YURIDIS DESENTRALISASI REGULASI KELAPA SAWIT DI PROVINSI RIAU

Cisilia Maiyori — 2025-12-31

Provinsi Riau merupakan daerah penghasil kelapa sawit terbesar di Negara Indonesia. Namun, dalam praktiknya terdapat berbagai permasalahan hukum. Penelitin ini bertujuan untuk menjelaskan desentralisasi regulasi kelapa sawit di Provinsi Riau. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Permasalahan hukum dalam industri kelapa sawit antara lain yaitu perizinan usaha perkebunan dan pabrik kelapa sawit, hutan dan pelepasan kawasan hutan, konflik dengan masyarakat lokal, limbah pabrik kelapa sawit, serta tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Regulasi yang mengatur mengenai kelapa sawit sangat banyak dan tersebar di beberapa Kementerian hingga ke Pemerintah Daerah, sehingga seringkali terjadi tumpang-tindih kewenangan. Belum ada kodifikasi peraturan perundang-undangan tentang kelapa sawit. Oleh karena itu, diperlukan desentralisasi regulasi kelapa sawit agar menjamin kepastian hukum bagi pelaku usaha kelapa sawit di Provinsi Riau.

ASPEK HUKUM PENGAKUAN DAN KEDUDUKAN MASYARAKAT HUKUM ADAT TERHADAP HAK TANAH ULAYAT

Erlina Erlina — 2025-12-31

Masyarakat Hukum Adat (MHA) dengan berbagai eksistensinya serta pengakuan hak atas tanah ulayat telah memberikan pandangan serius dalam berbagai kajian para pakar dan pengaturan Perundang-undangan. Namun pemasalahan terus bergulir, ditengah adanya pengakuan dan penghormatan Konstitusi, Pasal 18 B ayat(1) UUD Tahun 1945 atas Masyarakat Hukum Adat. Tujuan penelitian agar pemerintah perlu segera mengeluarkan kebijakan yang implementatif terhadap pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat atas hak ulayat. Metode penelitian ini penelitian normatif, menggunakan metode library. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum atas penentuan status ulayat masyarakat hukum adat tersebar dalam banyak peraturan perundang-undangan, penegakkan dan perlindungan masyarakat hukum adat terhadap hak ulayat sering menimbulkan permasalahan disebabkan oleh perubahan sistem pemerintahan yang meliputi wilayah masyarakat hukum adat dengan mengenal konsep hak menguasai Negara, sebagaimana terlihat dalam hukum pertanahan, hukum kehutanan dan pengaturan atas pengelolaan sumber daya alam lainnya.

REGULASI DAN EKSISTENSI WAKAF UANG SEBAGAI SARANA PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT DAN PENGENTASAN KEMISKINAN

Kahar Muzakir — 2025-12-31

Wakaf uang dapat dijadikan solusi terhadap masalah sosial dan keuangan rakyat. Selain dikarenakan ajaran agama Islam, wakaf uang menitikberatkan urgensi kemakmuran masyarakat. Wakaf uang dapat dijadikan salah satu pilihan yang bisa diimplementasikan dalam memberantas kemiskinan. Wakaf uang punya manfaat yang besar dalam mendayagunakan keuangan dan memberantas kemiskinan, apalagi sebagian besar orang Indonesia itu agamanya Islam, sehingga uang wakaf yang bisa dikumpulkan dari orang-orang tentunya juga banyak. Implementasi wakaf uang menjadi permodalan usaha mikro dengan sistem Perjanjian Investasi Kolektif dalam bentuk Sertifikat Wakaf Uang kepada para pelaku usaha agar punya bisnis. Dengan demikian, ekonomi umat dapat diberdayakan sehingga bangkit dari kemiskinan.

ANALISIS NORMATIF PERJANJIAN DALAM PRAKTIK KENOTARIATAN DAN PERTANAHAN DI INDONESIA: KEWENANGAN, BATASAN, DAN IMPLIKASI HUKUM

Adam Surya Putra — 2025-12-31

Penelitian ini mengkaji kewenangan, batasan, dan implikasi hukum perjanjian dalam praktik kenotariatan dan pertanahan di Indonesia, dengan fokus pada fenomena perjanjian nominee yang melibatkan warga negara asing dan warga negara Indonesia. Tujuan penelitian adalah menganalisis secara normatif pembagian kewenangan antara notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), risiko konflik hukum, serta konsekuensi perjanjian yang bertentangan dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus, serta sampel purposive dari peraturan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum yang relevan. Data dikumpulkan melalui studi dokumen dan dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan notaris dibatasi secara ketat oleh hukum materiil dan pembagian fungsi dengan PPAT, serta perjanjian nominee meskipun sering diformalkan dalam akta autentik, secara substansi tidak sah dan menimbulkan konsekuensi hukum berlapis. Kesimpulan menekankan pentingnya harmonisasi regulasi, penguatan pengawasan, dan peningkatan literasi hukum untuk menjamin kepastian hukum dan integritas profesi di bidang pertanahan

PERKAWINAN BEDA AGAMA PASCA SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2023 DALAM PERSPEKTIF HIFZ AL-DIN DAN HAK KONSTITUSIONAL MEMBENTUK KELUARGA

Elly Lestari — 2025-12-31

Terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 menandai pergeseran paradigma hukum keluarga di Indonesia, dari praktik judicial activism yang membuka celah perkawinan beda agama, menuju restriksi administratif yang menutup total praktik tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi yuridis SEMA tersebut dengan membenturkan dua perspektif diametral: doktrin perlindungan agama (Hifz al-Din) dan hak konstitusional warga negara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Temuan penelitian menunjukkan bahwa: (1) SEMA No. 2 Tahun 2023 merupakan manifestasi Sadd al-Dzarai (tindakan preventif) negara untuk menjaga kemurnian akidah dan mencegah kerancuan status nasab anak (Hifz an-Nasl); (2) Dalam tata hukum Indonesia, hak membentuk keluarga (Pasal 28B UUD 1945) dikategorikan sebagai derogable rights yang pelaksanaannya dibatasi oleh nilai-nilai agama sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945; (3) Meskipun menciptakan kepastian hukum dan unifikasi tafsir hakim, SEMA ini berpotensi memicu resistensi hukum berupa penyelundupan hukum (smuggling of law) melalui perkawinan di luar negeri atau perpindahan agama semu. Penelitian ini menyimpulkan bahwa SEMA No. 2 Tahun 2023 meneguhkan posisi Indonesia sebagai negara hukum berketuhanan yang menempatkan validitas teologis sebagai prasyarat mutlak validitas administratif perkawinan.

EFEKTIVITAS MEDIASI PERBANKAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DI INDONESIA

Bambang Fitrianto — 2025-12-31

Penyelesaian sengketa konsumen di sektor perbankan di Indonesia tidak hanya mengandalkan mekanisme litigasi, tetapi juga menekankan penggunaan alternatif penyelesaian sengketa, khususnya melalui mediasi perbankan. Mediasi perbankan diatur sebagai instrumen untuk memberikan penyelesaian sengketa yang mudah diakses, efisien, dan berkeadilan antara bank dan konsumen. Namun demikian, dalam praktiknya efektivitas mediasi perbankan masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek normatif maupun kelembagaan. Sejumlah kasus menunjukkan bahwa hasil mediasi seringkali belum sepenuhnya melindungi kepentingan konsumen, terutama akibat ketimpangan posisi tawar, keterbatasan kekuatan mengikat kesepakatan mediasi, serta implementasi yang belum konsisten oleh lembaga perbankan. Permasalahan utama terletak pada keterbatasan kewenangan mediator, belum optimalnya mekanisme penegakan hasil mediasi, serta belum adanya standar prosedural. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus untuk mengkaji kerangka hukum, pelaksanaan, dan tingkat efektivitas mediasi perbankan dalam penyelesaian sengketa konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun mediasi perbankan memiliki peran strategis dalam memperkuat perlindungan konsumen dan efisiensi penyelesaian sengketa, efektivitasnya masih terhambat oleh lemahnya penegakan regulasi, keterbatasan institusional, serta rendahnya pemahaman hukum konsumen. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kewenangan mediator, serta perluasan akses dan literasi hukum konsumen agar mediasi perbankan dapat berfungsi secara optimal sebagai sarana penyelesaian sengketa yang adil dan efektif di Indonesia.

PENERAPAN NILAI-NILAI HUKUM ISLAM DALAM PENDIDIKAN ANAK DI DAERAH BERBUDAYA MELAYU

Rizki Anla Pater — 2025-12-31

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan nilai-nilai Islami dalam pendidikan anak di daerah Melayu dengan menekankan peran keluarga, sekolah, dan masyarakat. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif melalui studi literatur dan data lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan nilai Islami dilakukan melalui pembiasaan ibadah, penguatan akhlak, pemanfaatan sastra Melayu, dan etnoparenting berbasis adat. Faktor pendukung berasal dari komitmen keluarga, peran tokoh agama dan adat, serta lembaga pendidikan Islam, sedangkan hambatan meliputi pengaruh globalisasi, keterbatasan kompetensi guru, dan orientasi akademik yang berlebihan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sinergi antara nilai Islami dan kearifan lokal Melayu mampu membentuk karakter religius anak sekaligus menjaga identitas budaya. Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan kurikulum lokal, peningkatan kompetensi guru, dan literasi digital Islami agar pendidikan Islam-Melayu tetap relevan dalam menghadapi era globalisasi.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN AKIBAT BARANG PALSU PADA APLIKASI BELANJA ONLINE SHOPEE

Muhammad Akmal N — 2025-12-31

Perkembangan marketplace digital telah mengubah secara fundamental pola perilaku konsumen dan mekanisme transaksi perdagangan, sehingga menempatkan platform e-commerce sebagai salah satu pilar utama ekonomi digital. Transformasi ini tercermin dari meningkatnya penggunaan aplikasi belanja online seperti Shopee yang mengadopsi model marketplace berbasis pihak ketiga. Meskipun menawarkan kemudahan, efisiensi, dan aksesibilitas bagi konsumen, model bisnis tersebut juga memunculkan risiko hukum yang signifikan, khususnya terkait peredaran barang palsu. Penelitian ini menggunakan pendekatan socio-legal. Penjualan barang palsu tidak hanya merugikan konsumen secara ekonomi, tetapi juga mengancam hak-hak konsumen, kepercayaan pasar, serta kepastian hukum. Dari perspektif regulasi, Indonesia telah memiliki kerangka perlindungan konsumen melalui UU Perlindungan Konsumen dan berbagai regulasi perdagangan melalui sistem elektronik. Namun, efektivitas penerapan regulasi tersebut dalam menanggulangi peredaran barang palsu di marketplace digital masih menjadi perdebatan. Pada tataran global, pedoman internasional seperti UN Guidelines for Consumer Protection dan standar yang dikembangkan oleh WIPO menegaskan pentingnya peran negara dan perantara digital dalam melindungi konsumen di era ekonomi digital. Kompleksitas transaksi lintas batas serta posisi platform sebagai perantara semakin memperumit penentuan tanggung jawab hukum. Kondisi ini menempatkan konsumen pada posisi rentan akibat asimetri informasi dan keterbatasan mekanisme penegakan hukum, sehingga menegaskan urgensi untuk mengkaji secara kritis perlindungan hukum konsumen terhadap peredaran barang palsu.

PERKEMBANGAN TEORI HUKUM DALAM PROSES PEMBENTUKAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Duta Paku Rakhman — 2025-12-31

Penelitian ini membahas perkembangan teori hukum dalam proses pembentukan perundang-undangan di Indonesia dan penerapannya dalam praktik untuk mengakomodasi kepentingan masyarakat, khususnya kelompok rentan dan marginal. Metode penelitian yang digunakan bersifat normatif, dengan menganalisis undang-undang, peraturan, dan kebijakan pemerintah yang mencerminkan pengaruh berbagai aliran pemikiran hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teori hukum alam menekankan prinsip moral, keadilan, dan hak asasi manusia, tercermin dalam Pancasila dan UU HAM. Positivisme hukum menekankan formalitas dan hierarki peraturan, sedangkan realisme hukum mendorong penyesuaian hukum positif dengan realitas sosial dan budaya, termasuk hukum adat dan hukum yang hidup di masyarakat. Teori hukum progresif berperan dalam membangun hukum yang berpihak pada keadilan dan kesejahteraan masyarakat, tercermin dalam UU Kesejahteraan Sosial, UU Pemberantasan Perdagangan Orang, serta program pemerintah seperti JKN, pendidikan wajib belajar, dan pemberdayaan masyarakat miskin. Meski demikian, penerapannya belum sepenuhnya konsisten dan merata, dengan beberapa produk hukum yang masih kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perkembangan teori hukum telah memengaruhi pembentukan perundang-undangan di Indonesia, namun implementasinya perlu disempurnakan agar hukum benar-benar mampu mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan bagi seluruh lapisan masyarakat.

ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN KASUS FERIENJOB PENGIRIMAN MAHASISWA INDONESIA KE JERMAN

Megawati Putri Sihombing — 2025-12-31

Penelitian ini menganalisis penyelesaian yuridis kasus Ferienjob pengiriman mahasiswa Indonesia ke Jerman, yang pada tahun 2023 mengungkap eksploitasi terhadap 1.047 mahasiswa dari 33 universitas melalui program magang internasional. Tujuan penelitian adalah menganalisis posisi hukum kasus, mengkaji bentuk penyelesaian hukum yang berlaku, serta menyoroti urgensi penguatan pengawasan dan perlindungan hukum bagi mahasiswa dalam program magang internasional. Penelitian menggunakan desain hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, memanfaatkan sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Populasi penelitian meliputi seluruh regulasi dan kasus terkait, dengan sampel dipilih secara purposive berdasarkan dokumen dan kasus hukum paling relevan. Data dianalisis secara deduktif dan analisis konten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa skema Ferienjob memenuhi unsur perdagangan orang, dengan pola rekrutmen sistematis, eksploitasi, dan kelalaian institusional. Kesimpulan menekankan perlunya penguatan regulasi, peningkatan literasi hukum mahasiswa, serta kolaborasi pemerintah dan perguruan tinggi untuk mencegah kasus serupa.

URGENSI PENGATURAN MENGENAI PENGGUNAAN DISKRESI OLEH KEPOLISIAN SEBAGAI BENTUK PENEGAKAN HUKUM TERHADAP UNJUK RASA

Indra Lutrianto Amstono — 2025-12-31

Penelitian ini membahas penggunaan diskresi kepolisian dalam penanganan unjuk rasa, yang sering kali menimbulkan perdebatan terkait batasan kewenangan dan potensi pelanggaran hak asasi manusia. Dengan menggunakan metode penelitian normatif yuridis melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini menganalisis dasar hukum diskresi kepolisian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Repubik Indonesia serta kaitannya dengan kebebasan berekspresi dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak adanya batasan yang jelas dalam penerapan diskresi dapat membuka peluang penyalahgunaan wewenang oleh aparat kepolisian, sehingga diperlukan standar operasional prosedur (SOP) yang lebih rinci serta mekanisme pengawasan yang kuat, baik internal maupun eksternal. Kesimpulan utama penelitian ini menegaskan bahwa harmonisasi regulasi dan perumusan pedoman diskresi yang lebih spesifik sangat diperlukan untuk memastikan bahwa tindakan kepolisian tetap profesional, proporsional, dan tidak menghambat kebebasan berekspresi masyarakat.

SIYASAH SYAR'IYYAH DAN LEGISLASI LINGKUNGAN: INTEGRASI ANCAMAN SANKSI TA’ZIR EKOLOGIS KE DALAM KERANGKA HUKUM PIDANA

Nilawati Nilawati — 2025-12-31

Degradasi lingkungan yang masif menuntut respons hukum yang tidak hanya efektif secara instrumental, tetapi juga memiliki legitimasi filosofis yang kuat di tengah masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi integrasi konsep Siyasah Syar’iyyah dan sanksi Ta’zir ekologis ke dalam kerangka hukum pidana nasional Indonesia sebagai upaya memperkuat penegakan hukum lingkungan. Metode penelitian menggunakan studi pustaka yang bersifat kualitatif-normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Siyasah Syar’iyyah memberikan landasan filosofis-normatif yang kokoh bagi legislasi lingkungan, dengan menempatkan perlindungan lingkungan sebagai kemaslahatan primer dalam kerangka maqashid al-shari’ah. Sementara itu, sanksi Ta’zir dengan karakter fleksibel, edukatif dan restoratif menawarkan paradigma pemidanaan yang sangat relevan untuk mengatasi kelemahan pendekatan retributif semata dalam menangani kejahatan lingkungan yang kompleks dan bervariasi. Model integrasi yang dirumuskan bersifat tiga lapis: (1) internalisasi filosofis nilai-nilai maqashid dan Ta’zir ke dalam penalaran hukum para penegak hukum; (2) inkorporasi normatif melalui perluasan dan diversifikasi pidana tambahan yang restoratif dan edukatif dalam peraturan perundang-undangan lingkungan; serta (3) institusionalisasi implementatif dengan penguatan kapasitas aparat, pembentukan lembaga pendukung, dan sinergi dengan otoritas keagamaan.

STANDAR OTENTIKASI SURAT KUASA PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA

Leony Jim T Abram — 2025-12-31

Jaminan Fidusia diartikan hak pada benda bergerak, baik benda bergerak yang ada wujud maupun benda bergerak yang tak ada wujud, dan benda tak bergerak, seperti bangunan yang tak dapat dibebani dengan Hak Tanggungan, sebagai agunan karena utang debitor yang memberi fidusia kepada kreditor yang menerima fidusia yang memberikan prioritas kepada kreditor yang menerima fidusia dibandingkan dengan kreditor-kreditor lain, tetapi bendanya senantiasa pada otoritas debitor pemberi fidusia. Landasan hukumnya UU Nomor 42 Tahun 1999. Cara yang dipakai dalam riset ini NormativeLegal Research. Pasal 13 (1) UU Nomor 42 Tahun 1999 berbunyi dokumen Jaminan Fidusia didaftarkan oleh kreditor penerima fidusia/kuasa kreditor/wakil kuasa kreditor dengan menyertakan Pernyataan Registrasi Jaminan Fidusia. Namun, dalam UU Nomor 42 Tahun 1999 tak diatur mengenai standar otentikasi Surat Kuasa Pendaftaran Jaminan Fidusia sehingga dalam praktinya muncul berbagai bentuk Surat Kuasa Pendaftaran Jaminan Fidusia, mulai dari akta Notaris hingga surat kuasa dibawah tangan. Dengan tak diaturnya ketentuan standar otentikasi Surat Kuasa Pendaftaran Jaminan Fidusia, maka ada kekosongan hukum dan juga ada ketidakpastian mengenai bentuk Surat Kuasa Pendaftaran Jaminan Fidusia. Oleh sebab itu, UU Nomor 42 Tahun 1999 sebaiknya direvisi agar ada kepastian hukum bagi kreditor dan debitor serta Notaris dalam praktik registrasi Jaminan Fidusia.

PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM DI TINGKAT KECAMATAN OLEH PANWASCAM SUKAJADI PADA PEMILUKADA KOTA PEKANBARU TAHUN 2024

Indra Fatwa — 2025-12-31

Penelitian ini mengkaji pelaksanaan kewenangan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) Sukajadi dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Pekanbaru Tahun 2024. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan mengombinasikan data primer melalui observasi dan wawancara serta data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan literatur ilmiah terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Panwascam Sukajadi telah melaksanakan kewenangannya sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, khususnya dalam pengawasan tahapan, pencegahan pelanggaran, penanganan sengketa, serta edukasi publik. Terdapat satu kasus sengketa antar peserta Pilkada yang ditangani Panwascam hingga menghasilkan putusan penyelesaian sengketa terkait pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) yang tidak sesuai ketentuan. Meskipun demikian, penelitian menemukan sejumlah kendala signifikan, antara lain rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan, ketidaknetralan aparatur pemerintahan tingkat RT/RW, lemahnya kesadaran hukum pemangku kepentingan, serta keterbatasan sumber daya manusia dan sarana operasional.

DINAMIKA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG MAHKAMAH KONSTITUSI DAN INDEPENDENSINYA

Rahmadani — 2025-12-31

Artikel ini menganalisis dinamika perubahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi sejak 2003 hingga wacana perubahan di 2024 serta implikasinya terhadap prinsip independensi kekuasaan kehakiman dalam negara hukum. Kajian dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif (doktrinal) melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil kajian menunjukkan adanya tarik-menarik antara upaya penguatan kelembagaan dengan intervensi politik yang justru cenderung melemahkan independensi, baik secara institusional maupun personal. Artikel ini merekomendasikan reformasi seleksi berbasis merit, perlindungan masa jabatan tanpa intervensi politik, serta penguatan mekanisme pengawasan etik yang independen sebagai langkah mendesak untuk memastikan Mahkamah Konstitusi tetap berfungsi sebagai the guardian of the constitution.

TEORI PEMBERLAKUAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA

Ahmad Kamil — 2025-12-31

Tulisan ini membahas dinamika teori pemberlakuan hukum Islam di Indonesia. Sejak kedatangan Islam di Nusantara pada abad ke-12, hukum Islam telah menjadi bagian integral tata sosial masyarakat, namun keberlakuannya senantiasa dinegosiasikan melalui interaksi dengan hukum adat dan hukum kolonial (Barat). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Kajian ini memfokuskan tiga aspek utama. Pertama, hakikat hukum Islam beserta konsep dasar pemberlakuannya, yang menunjukkan bahwa hukum Islam merupakan hasil dialektika antara wahyu, nalar, dan konteks sosial. Kedua, pemetaan delapan teori pemberlakuan hukum Islam, mulai dari Teori Kredo, Receptio in Complexu, Receptie, Receptie Exit, Receptio a Contrario, Recoin, Teori Eksistensi, hingga Eklektisisme, yang masing-masing mencerminkan konteks dan kepentingan politik-hukum pada masanya. Ketiga, analisis kritis terhadap relevansi dan problem penerapannya dalam negara bangsa modern. Hasil kajian menunjukkan bahwa tidak ada teori yang sepenuhnya dapat menjelaskan pemberlakuan hukum Islam secara tunggal. Pemberlakuan hukum Islam di Indonesia bergantung pada tiga pilar: penerimaan sosial, proses legislasi formal, dan pelembagaan dalam struktur negara. Dalam konteks kekinian, tantangan utama adalah bagaimana menghadirkan hukum Islam secara adil, inklusif, dan sesuai prinsip negara hukum tanpa mengabaikan pluralitas masyarakat Indonesia.

GREEN LEGAL CONSCIOUSNESS: SEBUAH KERANGKA EPISTEMIK MEMBANGUN KESADARAN HUKUM BERBASIS EKOLOGI

Elviandri Elviandri — 2025-12-30

meningkatnya bencana ekologis menunjukkan kegagalan paradigma hukum antroposentris yang masih dominan dalam sistem hukum Indonesia. Berbagai peristiwa, termasuk banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat serta kebakaran hutan lintas provinsi, mengonfirmasi bahwa pendekatan hukum yang normatif–reaktif tidak memadai untuk merespons kerusakan ekologis yang bersifat sistemik. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan rekonstruksi paradigma kesadaran hukum menuju ekosentrisme serta pengembangan Green Legal Consciousness (GLC) sebagai kerangka epistemik untuk membangun kesadaran hukum berbasis ekologi. Penelitian menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan filsafat profetik-transendental serta analisis deskriptif–dialektik–interpretatif. Metode ini digunakan untuk menembus batas positivisme hukum, menafsirkan kembali hubungan manusia–alam, dan mengidentifikasi kesenjangan antara idealitas konstitusional ekologis dan praktik kebijakan lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pergeseran dari antroposentrisme menuju ekosentrisme merupakan syarat epistemik bagi keberlanjutan hukum. GLC ditemukan sebagai kerangka transformasi melalui model Epistemic 3D: De-centering (mengurangi dominasi manusia dan mengakui nilai intrinsik alam), Deepening (mengintegrasikan pengetahuan ekologi dan etika lingkungan dalam hukum), dan Delegitimizing (mengoreksi rasionalitas hukum yang bersifat ekstraktif). Kerangka ini memperkuat efektivitas regulasi, membentuk subjek hukum ekologis, dan mendorong terciptanya ekokrasi serta keadilan ekologis di Indonesia.

PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU PERMAINAN JUDI DI TEMPAT UMUM DI KABUPATEN ROKAN HULU BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Kurniawan Ade Wijaya — 2025-12-31

Penegakan hukum bagi pelaku permainan judi di tempat umum pada Kabupaten Rokan Hulu diatur dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP dan dijelaskan dalam penjelasan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, antara lain adalah rolet, poker (main kartu), hwa-hwe, nalo, adu ayam, adu sapi, adu kerbau, adu kambing, pacuan kuda dan karapan sapi. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum sosiologis. Kebijakan aplikatif hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana perjudian hakim tidak memiliki kebebasan dalam menentukan jenis-jenis pidana yang sesuai untuk pelaku tindak pidana dan harus menerapkan atau menetapkan ketentuan ancaman pidana yang telah disediakan dalam peraturan perundang-undangan. Serta tertuang di dalam Undang-Undang ITE pada Pasal 27 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (2), dimana Undang-Undang ITE merupakan undang-undang yang mengkhusus mengatur mengenai tindak pidana judi online. Dalam upaya penegakan hukum tindak pidana perjudian online, dalam prosesnya tetap menghadapi sejumlah kendala baik secara internal maupun eksternal. Hambatan internal meliputi keterbatasan sumber daya manusia yang ahli dalam bidang kejahatan siber, kurangnya peralatan berteknologi canggih, serta kelemahan dalam sistem pengawasan internal dunia siber. Sedangkan hambatan eksternalnya meliputi dinamika kejahatan perjudian online yang semakin canggih seiring berkembangkan zaman, terbatasnya kerjasama antara negara dengan hukum dan politik yang berbeda, dan risiko bagi pelaku kejahatan terkait dengan penangkapan dan hukuman yang akan dijalani. Untuk mengatasi hambatan diperlukan strategi penegakan hukum yang terintegrasi dan kolaboratif.

IMPLEMENTASI PEMBERI KERJA DALAM PENEMPATAN TENAGA KERJA LOKAL PADA PERUSAHAAN PERKEBUNAN SAWIT DI KABUPATEN ROKAN HULU

Sindy Utari Sianipar — 2025-12-31

Ekspansi perkebunan kelapa sawit membuka peluang kerja yang substansial sebanding dengan luasnya lahan di Rokan Hulu, potensi kesempatan kerja yang terbuka seharusnya sangat tinggi. Namun fakta menunjukkan ketidakselarasan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja lokal sehingga tidak berkontribusi pada tingkat oengangguran terbuka yang ada di Kabupaten Rokan Hulu. Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis melalui wawancara dan observasi dan teknik analisis kualitatif. Penelitian ini menemukan bahwa kebijakan penempatan tenaga kerja lokal di Kabupaten Rokan Hulu sejak ditetapkannya Peraturan Daerah munnjukkan peningkatan jumlah tenaga kerja lokal dalam tiga tahun terakhir seiring dengan ekspansi industri sawit. Pemerintah Daerah sudah melakukan tugasnya dalam rangka pengawasan melalui Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) dan mendorong pembukaan lowongan kerja melalui Disnaker dan kantor desa. Lemahnya penegakan sanksi dan proses administratif yang tidak jelas menyebabkan kebijakan ini tidak efektif secara normatif dan struktur untuk mendukung penyerapan tenaga kerja lokal.

ANALISIS HUKUM TERHADAP PRAKTIK PREDATORY PRICING OLEH PLATFORM DIGITAL SHOPEE DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Ratna Dewi — 2025-12-30

Penelitian ini mengulas fenomena persaingan tidak sehat di sektor ekonomi digital Indonesia, di mana Shopee menjadi sbuah e-commerce paling besar yang diduga menerapkan praktik predatory pricing, yakni strategi penetapan harga yang sangat rendah dalam menguasai pasar dan menyingkirkan pesaing. Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran terhadap keberlangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah yang tidak mampu bersaing dari sisi harga. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui beberapa bentuk perilaku harga Shopee yang mengarah pada praktik predatory pricing serta menilai kesesuaiannya kepada ketentuan di Undang-Undang No.5 Tahun 1999. Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan serta konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pemberian diskon ekstrem dan subsidi silang yang dilakukan Shopee secara berkelanjutan dapat dianggap sebagai indikasi praktik predatory pricing yang berpotensi mengganggu keseimbangan pasar. Dari sisi hukum, praktik tersebut berpotensi melanggar Pasal 20 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 karena menghambat persaingan yang sehat antarpelaku usaha. Namun demikian, pembuktian praktik ini dalam konteks ekonomi digital membutuhkan analisis lebih dalam mengenai struktur biaya, efisiensi teknologi, dan strategi promosi yang memengaruhi kebijakan harga. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan penegakan hukum persaingan usaha serta menjadi referensi bagi Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam merumuskan kebijakan yang adaptif terhadap perkembangan pasar digital di Indonesia.

EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK BUAH KAPAL YANG MEMPEKERJAKAN ANAK DI BAWAH UMUR DALAM KAPAL ASING DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN HUKUM PERDATA

Sri Dwi Retno Ningsih — 2025-12-31

Praktik mempekerjakan anak di bawah umur di atas kapal asing, khususnya di sektor perikanan tangkap, merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan standar perburuhan internasional. Studi ini bertujuan untuk mengusulkan kerangka penegakan hukum terintegrasi yang memperkuat tanggung jawab pidana individu ABK dan memperluas akses korban pada remedi perdata. Penelitian ini menganalisis efektivitas penegakan hukum, baik dari perspektif hukum pidana maupun perdata, terhadap Anak Buah Kapal yang secara langsung terlibat dalam eksploitasi anak di kapal asing. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan studi kasus, penelitian ini mengungkap fenomena gap antara rezim hukum internasional (seperti UNCLOS 1982, Konvensi ILO No. 188, dan Konvensi Hak Anak) dengan implementasi hukum nasional di negara bendera, negara pantai, dan negara asal ABK/Anak. Data kasus terbaru dari Organisasi Buruh Internasional dan LSM seperti International Justice Mission menunjukkan bahwa ribuan anak masih menjadi korban, dengan tingkat penuntutan yang sangat rendah. Problem utama terletak pada kompleksitas yurisdiksi, lemahnya pengawasan di laut lepas, dan minimnya upaya gugatan perdata terhadap pelaku perorangan.

URGENSI RELATIVISME USIA PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Umar Dinata — 2025-12-31

Dalam perdebatan seputar usia seseorang yang dianggap anak dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, terlihat jelas bahwa banyak undang-undang menerapkan ambang batas yang berbeda, karena hal ini didasarkan pada tujuan dan maksud khusus dari undang-undang tersebut. Perkembangan teknologi yang pesat berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan jumlah kasus di mana anak-anak menjadi pelaku. Tujuan penelitian ini untuk membahas dan menganalisa pengaruh penerapan relativisme mengenai usia pertanggungjawaban pidana anak untuk mencapai keadilan substantif dan untuk membahas penerapan relativisme yang optimal dalam kerangka reformasi hukum pidana anak. Metode yang digunakan adalah riset hukum normatif dengan fokus pada tinjauan pustaka undang-undang dan peraturan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana pada dasarnya adalah sistem yang diabadikan dalam hukum pidana untuk menanggapi pelanggaran larangan suatu tindakan tertentu. Pengadilan anak diharapkan mempertimbangkan keadaan hidup yang kurang baik bagi anak dan tidak boleh disamaratakan seperti orang dewasa dalam proses pidana. Hukum pidana anak merupakan sistem hukum yang spesifik.

ANALISIS YURIDIS PEMERKOSAAN SESAMA JENIS ANTAR ORANG DEWASA DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA LAMA DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA NASIONAL DARI HETERONORMATIF KE NETRAL GENDER

Atika Zahra Nirmala — 2025-12-31

Pemerkosaan terhadap laki-laki, khususnya dalam konteks sesama jenis antar orang dewasa, merupakan bentuk kekerasan seksual yang selama ini kurang terlihat dan kerap terabaikan. Kasus A di Lapas Kediri dan tiga korban dewasa dalam kasus EDW di Sleman menunjukkan bahwa tindakan seperti sodomi paksa, pemaksaan oral, serta eksploitasi seksual dapat terjadi secara sistematis dan menimbulkan dampak serius bagi korban. Namun, KUHP lama melalui Pasal 285 hanya mengakui perempuan sebagai korban dan membatasi pemerkosaan pada penetrasi vaginal, sehingga tidak mampu menjangkau kasus-kasus tersebut dan menimbulkan kekosongan norma. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP lama secara inheren gagal melindungi korban laki-laki karena rumusan deliknya bersifat sempit dan heteronormatif. Sebaliknya, KUHP Nasional melalui Pasal 473 menghadirkan reformulasi penting dengan pendekatan netral gender, perluasan definisi persetubuhan meliputi penetrasi anal, oral, maupun menggunakan benda serta pengakuan terhadap berbagai bentuk pemaksaan dan kondisi rentan. Dengan rumusan ini, tindakan kekerasan seksual dalam kedua kasus tersebut kini secara jelas memenuhi unsur pemerkosaan. Temuan ini menegaskan bahwa KUHP Nasional mampu menutup kekosongan hukum yang sebelumnya ada dan memberikan perlindungan yang lebih inklusif bagi seluruh korban kekerasan seksual

SKEMA TANGGUNG RENTENG PADA PEMBIAYAAN PERMODALAN NASIONAL MADANI (PNM) MEKAR SYARIAH MENURUT PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Maulana Ira — 2025-12-31

PNM Mekar Syariah hadir sebagai salah satu upaya pemerintah menanggulangi kemiskinan pada akar rumput, dilakukan dengan memberikan pinjaman secara berkelompok kepada kaum ibu rumah tangga yang memiliki usaha. Klausulnya, terdapat tanggung renteng yaitu jika salah satu anggota kelompok tidak membayar maka yang lain harus menanggungnya. Dalam perjalanannya terdapat anggota kelompok tidak membayar bahkan melarikan diri dari Desa hingga menyebabkan anggota kelompok lainnya terpaksa menanggung hutangnya. Kajian ini berfokus pada praktik akad tanggung renteng dalam pinjaman modal di PNM Mekar Syariah, serta menganalisis tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap skema tanggung renteng yang terdapat dalam klausul pinjaman tersebut. Studi ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif. Hasilnya, praktik akad tanggung renteng pada kelompok PNM Mekar Syariah memakai akad kafalah, setiap anggota diberitahu tentang adanya skema tanggung renteng pada saat pencairan pinjaman dilaksanakan. Kedua, tinjauan fiqh muamalah terhadap akad tanggung renteng (kafalah) pada kelompok PNM Mekar Syariah belum belum memenuhi syarat dan rukun berkaitan dengan seorang kafil (penanggung) mesti seorang yang berjiwa filantropi (dermawan), dikarenakan sesama anggota kelompok PNM Mekar bukanlah orang yang memiliki kelebihan harta oleh karena mereka merupakan sama-sama orang yang berhutang pada satu makful lahu (yang menghutangkan) yang sama.

PRINSIP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN SEBAGAI DASAR PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Irawan Harahap — 2025-12-31

Pelaksanaan pembangunan menjadi kebutuhan nyata yang harus diwujudkan. Namun menjadi perhatian adalah mewujudkan pembangunan tetap harus memperhatikan aspek lingkungan hidup, agar lingkungan tidak menjadi rusak dan tercemar, yang dapat merugikan generasi saat ini dan generasi yang akan datang. Konsep pembangunan berkelanjutan menempati posisi fundamental dalam paradigma perlindungan dan tata kelola lingkungan hidup. Prinsip ini mengedepankan harmoni yang dinamis antara tiga pilar utama: pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan ekologis, dan keadilan sosial, baik untuk generasi saat ini maupun untuk generasi yang akan datang. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran prinsip pembangunan berkelanjutan sebagai landasan hukum dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual, kajian ini menyimpulkan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan berfungsi sebagai dasar normatif dan filosofis dalam perencanaan kebijakan serta implementasi pengelolaan lingkungan. Penerapannya secara efektif mensyaratkan internalisasi pertimbangan lingkungan ke dalam setiap tahap pembangunan, guna menjamin pelestarian sumber daya alam dan kualitas lingkungan yang berkelanjutan untuk masa depan.

PERLINDUNGAN HUKUM KEABSAHAN PERJANJIAN ELEKTRONIK DALAM TRANSAKSI PINJAMAN ONLINE DAN KESELARASAN ASAS-ASAS PERJANJIAN DI DALAMNYA

Muh Fanny Chamdani — 2025-12-31

Pinjaman peer-to-peer Fintech telah mengubah transaksi pinjaman tradisional menjadi platform digital, tetapi hal ini menimbulkan pertanyaan hukum tentang perjanjian elektronik dan aturan kontraktual. Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum dan keabsahan perjanjian elektronik dalam transaksi pinjaman daring dan prinsip-prinsip hukum kontraktualnya. Penelitian ini bersifat normatif-empiris dan deskriptif-analitis. Semua undang-undang perjanjian elektronik dan pinjaman daring Indonesia dan buku-buku ilmiah menjadi populasi penelitian. UUD 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik 11 tahun 2008, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 77/POJK.01/2016 digunakan untuk pengambilan sampel secara purposif. Studi pustaka dan dokumen deskriptif-analitis kualitatif merupakan instrumen penelitian. Menurut penelitian, perjanjian pinjaman daring yang terintegrasi secara elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah berdasarkan Pasal 5 sampai dengan 12 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dilindungi oleh POJK 77/2016, dan sah berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian pinjaman daring mempunyai kekuatan hukum mengikat dan perlindungan pihak yang berimbang karena didasarkan pada kebebasan berkontrak, suara bulat, itikad baik, kepercayaan, kekuatan mengikat, dan kepastian hukum.

KRIMINALISASI PASCAPUTUSAN PERDATA DAN KEPASTIAN HUKUM DALAM SENGKETA MEREK

Duwi Handoko — 2025-12-31

Kepastian hukum dalam sengketa merek pada dasarnya dijamin melalui mekanisme perdata yang menetapkan secara final hak dan kedudukan hukum para pihak. Namun, dalam praktik penegakan hukum, tidak jarang proses pidana tetap dilanjutkan meskipun sengketa perdata telah diputus dan berkekuatan hukum tetap, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pemilik merek yang beritikad baik. Penelitian ini mengkaji fenomena kriminalisasi pascaputusan perdata dalam sengketa merek melalui studi terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 5182 K/Pid.Sus/2023. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tingkat pengadilan negeri, putusan perdata yang telah inkracht tidak dipertimbangkan secara memadai sehingga terdakwa dijatuhi pidana. Pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi membebaskan terdakwa dengan menegaskan bahwa unsur “tanpa hak” dalam Pasal 100 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis tidak terpenuhi karena terdakwa merupakan pemilik merek yang sah. Putusan bebas tersebut kemudian dikuatkan oleh Mahkamah Agung. Temuan ini mengindikasikan bahwa kriminalisasi pascaputusan perdata berpotensi melemahkan prinsip kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa merek di Indonesia.

EKSPLOITASI ANAK SEBAGAI MANUSIA SILVER DI KOTA PEKANBARU

Tri Novita Sari Manihuruk — 2025-12-31

UUD 1945 menjamin Hak Asasi Manusia. Larangan terhadap semua jenis eksploitasi ekonomi terhadap anak diatur dalam Pasal 76I UU No.35 Tahun 2014. Dalam praktiknya, banyak ditemukan anak yang dipekerjakan sebagai manusia silver di Pekanbaru. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor penyebab anak dipekerjakan sebagai manusia silver. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekspolitasi anak sebagai manusia silver pada titik lampu merah di Jalan Jalan Soekarno-Hatta dilakukan oleh orang tuanya sendiri dengan alasan karena faktor ekonomi, kurangnya pemahaman orang tua, dan juga lemahnya pengawasan dari Pemerintah Pekanbaru, khususnya Dinas Perlindungan Anak, Dinas Tenaga Kerja, dan Dinas Sosial

PERANAN WALI NIKAH DALAM TRADISI PERNIKAHAN ADAT MASYARAKAT MELAYU MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN KEARIFAN LOKAL

Almadison Almadison — 2025-12-31

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan wali nikah dalam tradisi pernikahan adat masyarakat Melayu dengan meninjau dari perspektif agama Islam, kearifan lokal, dan hukum negara. Kajian dilakukan dengan metode studi pustaka melalui telaah literatur fikih klasik, regulasi hukum Islam di Indonesia, serta karya-karya ilmiah mengenai adat dan budaya Melayu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wali nikah dalam perspektif Islam merupakan syarat sah perkawinan yang berfungsi sebagai penjaga hak dan kehormatan perempuan. Dalam adat Melayu, wali nikah diposisikan tidak hanya sebagai figur hukum, tetapi juga simbol restu, kehormatan, serta penghubung antar keluarga besar. Sementara itu, hukum negara melalui Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam menegaskan keabsahan peran wali dalam setiap akad nikah. Integrasi antara agama, adat, dan hukum negara memperlihatkan adanya harmonisasi nilai-nilai spiritual, sosial, dan yuridis dalam praktik perkawinan masyarakat Melayu. Penelitian ini menegaskan bahwa peranan wali nikah tidak hanya relevan secara syariat, tetapi juga berfungsi menjaga identitas budaya dan memberikan legitimasi sosial yang kuat di tengah tantangan modernisasi dan globalisasi.

IMPLIKASI HUKUM PERANG DAGANG AMERIKA SERIKAT-CHINA TERHADAP KEPATUHAN PADA KETENTUAN WORLD TRADE ORGANIZATION

Monika Molina — 2025-12-31

Dinamika global dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tantangan serius terhadap prinsip tersebut, khususnya melalui eskalasi perang dagang antara Amerika Serikat dan China sebagai dua kekuatan ekonomi terbesar dunia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perang dagang AS-China serta implikasinya terhadap efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa WTO. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-sosiologis dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan analisis praktik internasional. Sejak tahun 2018, Amerika Serikat memberlakukan tarif tambahan terhadap barang impor asal China dengan nilai mencapai lebih dari USD 360 miliar, dengan dalih praktik perdagangan tidak adil, seperti pelanggaran hak kekayaan intelektual, subsidi industri, dan pembatasan akses pasar. China kemudian merespons dengan kebijakan tarif balasan, sehingga memicu eskalasi konflik dagang yang berkepanjangan. Konflik ini tidak hanya meningkatkan ketidakpastian ekonomi global, tetapi juga menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa WTO. Hingga tahun 2025, perang dagang AS-China telah berkembang menjadi kompetisi struktural dan strategis yang meluas ke sektor teknologi, investasi, dan geopolitik. Di sisi lain, WTO menghadapi krisis kelembagaan, terutama akibat lumpuhnya Appellate Body sejak 2019 yang melemahkan daya ikat putusan sengketa. Kondisi ini mendorong negara-negara, termasuk AS dan China, lebih mengandalkan jalur bilateral dan regional.

TINDAKAN MELAWAN HUKUM OLEH PEMEGANG IZIN DALAM PERSPEKTIF NEGARA

Azkiya Adrima — 2025-12-31

Penelitian ini membahas tindakan melawan hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang izin meskipun mereka bertindak sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh otoritas berwenang. Fenomena ini muncul karena izin yang diterbitkan oleh negara sering kali tidak mampu mengantisipasi seluruh dampak yang mungkin timbul dari kegiatan yang dilakukan, sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi individu atau masyarakat. Dalam konteks ini, legalitas formal suatu tindakan tidak selalu sejalan dengan prinsip keadilan substantif, terutama dalam kegiatan konstruksi, pengelolaan lahan, atau operasional bisnis. Penelitian ini menggunakan metode normatif yuridis, dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur akademik terkait pertanggungjawaban hukum pemegang izin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemegang izin tetap memiliki pertanggungjawaban hukum atas dampak negatif yang ditimbulkan, dan pendekatan yang bertanggung jawab serta inklusif diperlukan untuk mencegah konflik hukum. Dengan demikian, negara menekankan pentingnya keseimbangan antara kepentingan publik dan perlindungan hak individu dalam pemberian izin dan pelaksanaan kebijakan.

EVALUASI KRITIS TERHADAP EFEKTIVITAS STRATEGIC TRADE MANAGEMENT (STM) DALAM MENCEGAH PROLIFERASI TEKNOLOGI SENSITIF DAN CYBER-SURVEILLANCE DI INDONESIA

Fauzan Ravinda Putera — 2025-12-31

Meningkatnya perdagangan global teknologi guna ganda menciptakan dilema berkelanjutan antara kepentingan ekonomi, keamanan nasional, dan perlindungan hak asasi manusia. Penelitian ini mengevaluasi efektivitas rezim Strategic Trade Management (STM) Indonesia dalam mencegah proliferasi teknologi sensitif dan pengawasan siber, dengan menggunakan Uni Eropa sebagai model perbandingan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan komparatif dan konseptual, memanfaatkan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka pengendalian ekspor barang guna ganda Uni Eropa relatif efektif dalam mengintegrasikan prinsip uji tuntas hak asasi manusia dan transparansi, meskipun tantangan implementasi praktis masih ada karena fenomena kemunafikan terorganisasi. Sebaliknya, Indonesia kekurangan kerangka STM yang komprehensif baik dari aspek regulasi maupun kelembagaan, dengan pengawasan ekspor masih terfragmentasi di berbagai lembaga sektoral tanpa koordinasi yang tepat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa STM yang efektif memerlukan integrasi prinsip hak asasi manusia, transparansi, dan akuntabilitas ke dalam kerangka hukum nasional. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan undang-undang khusus mengenai perdagangan teknologi sensitif, integrasi prinsip hak asasi manusia dalam perizinan ekspor, dan pembentukan lembaga pengawas lintas sektor bagi Indonesia.

POLA KORUPSI DALAM EMPAT KASUS GUBERNUR RIAU DAN IMPLIKASINYA BAGI PENGUATAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

Mulyani Rody Muin — 2025-12-31

Penelitian ini menelaah pola korupsi berulang yang menjerat empat Gubernur Provinsi Riau, yaitu Saleh Djasit, Rusli Zainal, Annas Maamun, dan Abdul Wahid serta implikasinya terhadap penguatan pendidikan antikorupsi. Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus eksploratif digunakan dengan bertumpu pada putusan pengadilan, dokumen resmi Komisi Pemberantasan Korupsi, dan literatur akademik yang relevan. Hasil analisis mengungkap adanya skema sistemik dalam penerbitan izin sumber daya alam, penyalahgunaan kewenangan dalam penganggaran pembangunan, serta pembentukan jejaring kolusi antara aktor birokrasi dan sektor swasta. Rangkaian kasus tersebut menunjukkan bahwa korupsi kepala daerah di Riau lebih bersifat struktural daripada insidental, dengan lemahnya regulasi dan tata kelola pemerintahan sebagai faktor pemicu utama. Implikasi temuan ini antara lain menuntut perluasan fokus pendidikan antikorupsi yang tidak hanya menekankan pembentukan etika individu, tetapi juga membekali peserta didik dengan literasi anggaran dan pemahaman terhadap mekanisme kelembagaan. Kurikulum antikorupsi idealnya memuat kajian kasus lokal, prinsip transparansi dalam pengadaan publik, serta penguatan peran partisipasi masyarakat. Pendekatan tersebut diharapkan mampu membentuk generasi muda yang kritis dan proaktif dalam memantau kebijakan publik sekaligus berkontribusi dalam memutus siklus korupsi di tingkat pemerintahan daerah.

EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA ATAS HARTA BERSAMA DALAM PERKARA PERCERAIAN: STUDI LITERATUR TERHADAP KONSTRUKSI HUKUM EKSEKUTORIAL DAN GAGASAN FIQIH MODERN TENTANG KEPEMILIKAN

Hasanuddin Hasanuddin — 2025-12-31

Eksekusi putusan harta bersama dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama dihadapkan pada problematika kompleks yang bersumber dari konstruksi hukum yang lemah dan dikotomi konseptual. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Menganalisis Konstruksi hukum eksekutorial putusan pengadilan agama terhadap harta bersama; (2) Mendekonstruksi konsep harta bersama dalam kompilasi hukum islam dan fikih konvensional; dan (3) Merumuskan integrasi gagasan fikih modern tentang kepemilikan sebagai basis reformasi konstruksi hukum eksekusi. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa konstruksi eksekusi saat ini rapuh karena ketiadaan regulasi spesifik, hanya mengandalkan Hukum Acara Perdata umum, sehingga menimbulkan ketidakpastian, kesulitan teknis, dan resistensi sosio-kultural. Lebih jauh, ditemukan dikotomi filosofis antara prinsip community of property dalam KHI yang berorientasi keadilan setara dan prinsip separation of property dalam fikih konvensional yang berpegang pada kepemilikan individual. Untuk mengatasi hal ini, penelitian menawarkan reformasi tiga level berbasis gagasan fikih modern yang berorientasi pada maqashid al-syari’ah. 1). Pada level substansi, melalui penyempurnaan definisi harta bersama yang operasional dan pengakuan kontribusi non-finansial dalam pembagian. 2). Pada level prosedur, dengan mengembangkan mekanisme mediasi eksekusi pasca-putusan yang kolaboratif. 3). pada level kelembagaan, melalui pembentukan unit pendampingan khusus di Pengadilan Agama. Integrasi ini diharapkan dapat mengubah paradigma eksekusi dari yang koersif menjadi restoratif.

REKONSTRUKSI JANGKA WAKTU HAK ATAS TANAH DI KAWASAN IBU KOTA NEGARA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 185/PUU-XXII/2024

Hamler Hamler — 2025-12-31

Penelitian ini menelaah tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap pengaturan dua siklus jangka waktu hak atas tanah dalam Pasal 16A Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, rekonstruksi siklus jangka waktu pasca Putusan MK Nomor 185/PUU-XXII/2024, serta implikasinya terhadap penguasaan negara, kepastian investasi, dan keadilan agraria bagi masyarakat lokal di kawasan Ibu Kota Negara (IKN). Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan statute approach dan case approach, serta analisis deskriptif-kualitatif terhadap dokumen regulasi, putusan MK, buku, jurnal ilmiah, dan artikel media terpercaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum rekonstruksi, skema dua siklus jangka panjang memungkinkan penguasaan tanah lintas generasi, mengurangi kontrol negara, dan menimbulkan risiko ketimpangan kepentingan publik dan privat. Putusan MK merekonstruksi durasi hak menjadi terbatas, memperkuat mekanisme evaluasi substantif, dan menegaskan posisi negara sebagai pengendali utama tanah strategis. Rekonstruksi ini memastikan kepastian hukum yang wajar bagi investor, memperkuat penguasaan negara, dan melindungi hak ulayat masyarakat adat, sehingga keseimbangan antara kepentingan publik, investasi, dan keadilan agraria dapat terjaga secara substansial. Penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan pertanahan strategis di IKN dan literatur hukum pertanahan nasional.

KEBEBASAN PERS DI ERA DIGITAL: TANGGUNG JAWAB MEDIA DAN DAMPAKNYA TERHADAP KOMPETENSI WARTAWAN DI KABUPATEN PATI

Purwoko Purwoko — 2025-12-31

Kebebasan pers di Indonesia mengalami dinamika yang signifikan seiring dengan perkembangan teknologi digital. Era digital saat sekarang membawa kemajuan dalam akses informasi dan pemberitaan bagi publik, tetapi juga memunculkan tantangan baru bagi dunia jurnalis dan media. Untuk melindungi kebebasan pers, diperlukan upaya berkelanjutan untuk menyeimbangkan antara kebebasan berpendapat dalam arti menyampaikan informasi kepada publik dan tanggung jawab dalam lingkungan media yang semakin kompleks, termasuk dampaknya terhadap kompetensi wartawan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis polemik kebebasan pers dan tanggung jawab jurnalis terhadap pemberitaan, serta etika jurnalistik dalam lingkungan media massa yang kompetitif di wilayah Kabupaten Pati. Metode penelitian yang dipakai untuk menganalisa adalah metode penelitian deskriptif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa jurnalis harus bertanggung jawab atas semua produk yang dihasilkan dan disampaikan kepada publik. Dewan Pers sebagai lembaga yang berwenang menilai dan mengawasi kinerja pers, atas pelanggaran kode etik jurnalistik dan etika, agar jurnalis senantiasa bertindak dengan penuh tanggung jawab seraya mengedepankan strategi prinsip-prinsip moral. Dapat disimpulkan bahwa kebebasan pers sangat berkaitan dengan tanggung jawab jurnalis dan dapat memberikan dampak terhadap kompetensi wartawan. Kebebasan pers yang tidak diimbangi dengan tanggung jawab serta kompetensi wartawan, dapat mengarah pada disinformasi dan manipulasi serta berpotensi merugikan pihak ketiga. Jurnalis yang bertanggung jawab, dan wartawan yang kompeten, dapat memperkuat kepercayaan masyarakat dalam menjaga keberlanjutan kebebasan pers.

PERJANJIAN BAKU DAN KEADILAN KONTRAKTUAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INDONESIA

Endah Safitri — 2025-12-31

Perjanjian baku telah menjadi instrumen dominan dalam transaksi komersial modern, khususnya di era ekonomi digital. Fenomena ini sering kali menimbulkan ketimpangan posisi tawar antara pembuat dan pihak yang menerima perjanjian, yang berpotensi menabrak prinsip keadilan kontraktual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rekonstruksi konsep keadilan kontraktual dalam perspektif Hukum Perdata Indonesia, khususnya terkait perjanjian baku. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analisis kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip Pacta Sunt Servanda dalam Pasal 1338 KUH Perdata tidak dapat lagi diterapkan secara absolut. Keadilan kontraktual dalam perjanjian baku mensyaratkan adanya intervensi dari itikad baik subyektif maupun objyektif. Perlindungan hukum terhadap pihak yang lemah diatur eksplisit dalam UU Perlindungan Konsumen, namun implementasinya masih menghadapi tantangan dalam bentuk “kesepakatan sepihak” yang disamarkan dalam click-wrap agreements. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Hukum Perdata Indonesia perlu mereinterpretasi doktrin kebebasan berkontrak menuju kebebasan yang bertanggung jawab, di mana klausula baku yang tidak seimbang dapat dinyatakan batal demi hukum karena bertentangan dengan sifat objektif perjanjian.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK MASYARAKAT ADAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA

Fenny Hernita Noor Sagala — 2025-12-31

Meskipun kerangka hukum lingkungan di Indonesia secara normatif telah menyediakan landasan kuat untuk perlindungan hak masyarakat adat atas lingkungan hidup, termasuk melalui UU No. 32 Tahun 2009 dan Putusan MK No. 35/PUU-X/2012, implementasi di lapangan (das sein) masih menunjukkan kesenjangan signifikan dengan ketentuan normatif (das sollen). Temuan utama mengindikasikan bahwa masyarakat adat tetap rentan terhadap degradasi lingkungan dan konflik agraria akibat lemahnya komitmen pemerintah daerah, tumpang tindih regulasi, minimnya partisipasi, serta penegakan hukum yang belum sepenuhnya berpihak pada keadilan ekologis. Keterbatasan penelitian ini terletak pada fokus utamanya pada analisis dokumen dan studi kasus yang terdokumentasi, sehingga mungkin belum sepenuhnya menangkap seluruh dinamika sosial-politik lokal yang memengaruhi perlindungan hak masyarakat adat. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan studi lapangan yang lebih mendalam dengan melibatkan wawancara langsung dengan masyarakat adat, aparat penegak hukum, dan pemangku kepentingan lainnya, serta melakukan analisis kuantitatif terhadap data konflik untuk memperkuat temuan empiris dan memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih spesifik dan terukur. Hal ini akan membantu dalam merumuskan strategi perlindungan hukum yang lebih efektif, partisipatif, dan berkeadilan lingkungan di masa depan.

DINAMIKA PEMBUKTIAN DALAM DELIK PIDANA KESUSILAAN BERBASIS ELEKTRONIK (CYBER SEXUAL ABUSE) DI INDONESIA

Nila Arzaqi — 2025-12-30

Penelitian ini menganalisis dinamika dan hambatan pembuktian dalam delik pidana kesusilaan berbasis elektronik di Indonesia, yang semakin kompleks akibat munculnya penyebaran konten intim non-konsensual, sextortion, dan manipulasi digital. Dengan metode yuridis normatif melalui telaah peraturan, doktrin, dan putusan pengadilan, penelitian menemukan adanya kesenjangan signifikan antara ketentuan hukum positif yang telah mengakui alat bukti elektronik melalui UU Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan praktik di lapangan yang masih terkendala keterbatasan kemampuan forensik, sulitnya autentikasi bukti digital, minimnya fasilitas laboratorium, serta kesulitan memperoleh data dari platform global. Selain itu, proses pemeriksaan yang belum sensitif terhadap korban berpotensi memunculkan reviktimisasi. Temuan ini menegaskan perlunya pembaruan hukum acara dan penguatan kapasitas digital forensik agar penegakan hukum terhadap cyber sexual abuse dapat berjalan lebih efektif dan berkeadilan.

IMPLEMENTASI KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA KEPALA DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI KABUPATEN ROKAN HILIR

Syafrizal Syafrizal — 2025-12-31

Implementasi Pasal 32 ayat (2) Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 belum mencerminkan pelaksanaan kewenangan yang terdistribusi secara tepat antara Kepala Desa dan BPD. Berdasarkan temuan di enam desa, kewenangan penyusunan RAPBDesa masih cenderung terpusat pada Kepala Desa, sedangkan BPD sering hanya terlibat pada tahap persetujuan akhir. Kondisi ini menunjukkan belum tercapainya pelaksanaan teori kewenangan secara proporsional, yang menuntut adanya check and balance dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Metode yang digunakan yaitu penelitian hukum sosiologis. Dari perspektif penerapan hukum, struktur kelembagaan belum sepenuhnya selaras dengan ketentuan normatif, sehingga substansi hukum yang telah dirumuskan tidak terimplementasi optimal sesuai tujuan regulasi. Meskipun norma telah mengatur mekanisme secara jelas, pelaksanaannya masih menghadapi hambatan yang berdampak pada belum tercapainya kepastian hukum sebagaimana yang diharapkan. Faktor penghambat adanya kelemahan dalam internalisasi asas-asas umum pemerintahan yang baik. Minimnya pemahaman peran BPD terhadap regulasi, lemahnya kapasitas SDM, kurangnya pendampingan oleh pemerintah daerah, serta dominasi hubungan kekuasaan Kepala Desa menegaskan bahwa prinsip transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan profesionalitas belum diterapkan secara utuh. Hal ini menunjukkan adanya deviasi antara das sollen dan das sein, terutama dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan desa yang demokratis dalam penganggaran keuangan desa. Praktik penetapan RAPBDesa tanpa kesepakatan dari BPD di enam desa Kabupaten Rokan Hilir menimbulkan implikasi hukum.

PELAYANAN DARAH RUMAH SAKIT DALAM PERSPEKTIF HUKUM NORMATIF: ANTARA KEPASTIAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HAK PASIEN

Taufik Abdi — 2025-12-31

Pelayanan darah merupakan bagian esensial dari sistem pelayanan kesehatan yang berkaitan langsung dengan keselamatan jiwa pasien. Kesalahan dalam proses pengadaan, pengolahan, penyimpanan, hingga transfusi darah dapat menimbulkan risiko medis serius serta implikasi hukum bagi rumah sakit dan tenaga kesehatan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum pelayanan darah di rumah sakit dalam perspektif hukum normatif dengan menitikberatkan pada prinsip kepastian hukum dan perlindungan hak pasien, serta mengkaji bentuk tanggung jawab hukum rumah sakit apabila terjadi pelanggaran terhadap standar pelayanan transfusi darah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil kajian menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia telah menyediakan kerangka regulasi yang cukup komprehensif dalam pelayanan darah, mulai dari konstitusi hingga peraturan teknis di bidang kesehatan. Namun, masih ditemukan disharmonisasi norma dan kelemahan dalam implementasi yang berpotensi mengurangi kepastian hukum dan efektivitas perlindungan pasien. Perlindungan hukum terhadap pasien telah diatur secara preventif melalui standar pelayanan dan keselamatan pasien, serta secara represif melalui mekanisme pertanggungjawaban hukum rumah sakit. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi, penguatan pengawasan, dan peningkatan kepatuhan terhadap standar pelayanan transfusi darah guna mewujudkan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan berkeadilan.

KONVERSI ASPIRASI MELALUI KEGIATAN RESES DPRD: TANTANGAN DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN SUMEDANG DAN KABUPATEN BANDUNG

Algi Widifillah — 2025-12-31

Kegiatan reses DPRD secara normatif dirancang sebagai sarana penyerapan aspirasi masyarakat untuk mendukung fungsi legislasi. Namun dalam praktiknya, konversi aspirasi hasil reses menjadi produk legislasi daerah masih rendah. Penelitian ini bertujuan menganalisis (1) bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan reses di Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Bandung, serta (2) faktor-faktor yang menghambat konversi aspirasi menjadi peraturan daerah. Menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan anggota DPRD, pejabat Badan Pembentukan Peraturan Daerah, dan aparatur sekretariat DPRD, serta observasi dan dokumentasi laporan reses. Analisis data dilakukan secara tematik berdasarkan model Miles dan Huberman. Hasil menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat masih bersifat pasif dan terbatas pada kelompok tertentu, sementara konversi aspirasi terhambat oleh lemahnya mekanisme tindak lanjut, minimnya integrasi hasil reses ke dalam Program Legislasi Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta keterbatasan kapasitas aparatur DPRD. Temuan ini mengindikasikan bahwa reses belum berfungsi optimal sebagai instrumen demokrasi representatif yang responsif dan inklusif. Rekomendasi kebijakan mencakup penguatan sistem tindak lanjut aspirasi, transparansi pengolahan data melalui platform publik, serta pemberdayaan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi berbasis kebijakan

KEADAAN DARURAT DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM INDONESIA

Weko Satya Guntoro — 2025-12-31

Filsafat dapat diartikan yaitu pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat semua yang ada, sebab, asal, dan hukumnya. Sedangkan darurat merupakan keadaan sukar tidak disangka yang memerlukan penanggulangan segera. Dari kedua istilah tersebut maka Filsafat Hukum memandang keadaan darurat merupakan hakikat dari keadaan sukar yang mendesak dan memerlukan penanggulangan segera. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif. Dalam proses dan upaya penanggulangan tentu saja terdapat tindakan nyata dari para pengambil kebijakan, pengawas dan pelaksana mandat yang memerlukan peraturan jelas agar tidak terjadi pelanggaran dan penyalahgunaan, sehingga kebijakan serta tindakan yang dilaksanakan dapat menjadi solusi yang tepat guna. Peraturan tersebut termanifestasi dalam hukum yang diakui secara mutlak di wilayah kedaulatan suatu negara. Khusus Negara Kesatuan Republik Indonesia, hukum keadaan darurat tertuang dalam Undang - Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 sebagai dasar konstitusi, serta diatur lebih rinci pada aturan tertentu. Namun dalam perkembangannya, keadaan darurat bukan hanya terbatas pada keadaan fisik semata, namun juga pada keadaan non fisik, sehingga perlu dikaji secara mendalam tentang esensi dari keadaan darurat tersebut, sehingga hukum yang diterapkan sesuai dengan keadaan dan tujuannya.

STUDI KOMPARATIF HUKUM PERKAWINAN DI NEGARA MUSLIM ASIA TENGGARA: MALAYSIA, BRUNEI DARUSSALAM, DAN SINGAPURA

Rima Rahmayani Tanjung — 2025-12-31

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis sistem hukum perkawinan di Asia Tenggara, khususnya di Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura, dengan menyoroti pengaruh kolonial Inggris serta posisi hukum Islam dalam masing-masing sistem hukum nasional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan hukum, melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur ilmiah yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa Malaysia dan Singapura menerapkan sistem hukum ganda, di mana hukum sipil berbasis common law berjalan berdampingan dengan hukum Islam yang berlaku terbatas bagi umat Islam, khususnya dalam bidang perkawinan dan keluarga. Sebaliknya, Brunei Darussalam menerapkan hukum Islam sebagai bagian integral dari hukum nasional yang bersifat monistik dan mengikat secara menyeluruh. Dalam konteks Singapura, pengaruh Inggris tampak kuat melalui penerapan Women’s Charter dalam perkawinan sipil, sementara hukum Islam diatur melalui Administration of Muslim Law Act dengan yurisdiksi terbatas pada Mahkamah Syariah. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa perbedaan sistem hukum perkawinan di ketiga negara tersebut dipengaruhi oleh sejarah kolonial, struktur ketatanegaraan, serta kebijakan negara dalam mengakomodasi pluralitas agama dan budaya, sehingga membentuk karakter hukum keluarga yang berbeda meskipun sama-sama berada dalam kawasan Asia Tenggara.